Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas terhadap 13 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian setelah mereka dinyatakan terlibat aktivitas judi online. Para pejabat tersebut dicopot permanen dari jabatan setelah laporan yang diterima Kementan melalui proses penelusuran, pemeriksaan, dan verifikasi. Keputusan itu diumumkan pada Senin, 31 Agustus 2026, setelah rapat pimpinan yang berlangsung sejak pagi.
Kebijakan tersebut langsung menjadi perhatian karena melibatkan pejabat di kementerian yang mempunyai peran penting dalam pelayanan pemerintahan dan sektor pertanian nasional. Amran menempatkan persoalan judi online sebagai pelanggaran disiplin yang tidak bisa dibiarkan, terlebih ketika dilakukan oleh aparatur yang mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat.
Kementerian Pertanian menyatakan pencopotan terhadap 13 pejabat tersebut bersifat permanen. Jabatan yang ditinggalkan juga akan segera diisi agar pekerjaan kementerian dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Rapat Dimulai Pukul 06.00 dan Berujung Pencopotan 13 Pejabat
Keputusan mengenai 13 pejabat Kementan tidak muncul melalui proses singkat. Menurut Amran, rapat pimpinan telah dimulai sekitar pukul 06.00 WIB. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah hasil pemeriksaan terhadap pejabat yang terindikasi terlibat judi online.
Amran kemudian mengumumkan bahwa seluruh pejabat yang masuk dalam pemeriksaan tersebut dicopot dari jabatannya. Ia tidak mengungkap secara terperinci tingkat eselon maupun identitas masing masing pejabat.
Dalam pemberitaan ANTARA disebutkan bahwa mereka merupakan pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun Amran memilih tidak menyampaikan posisi masing masing kepada publik dan hanya menegaskan jumlah pejabat yang terkena tindakan sebanyak 13 orang.
Keputusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Kementan memilih menyelesaikan persoalan melalui jalur kedisiplinan internal setelah memperoleh data yang dinilai cukup.
Amran menegaskan pencopotan bukan sekadar rotasi jabatan biasa. Statusnya dinyatakan permanen dan pejabat yang telah dicopot tidak dikembalikan ke posisi tersebut.
Hal itu menjadi bagian penting karena istilah pencopotan terkadang digunakan untuk perpindahan sementara dalam birokrasi. Dalam kasus ini, Amran secara terbuka memastikan mereka diganti.
Laporan Judi Online Lebih Dulu Ditelusuri dan Diverifikasi
Sebelum mengambil keputusan, Kementerian Pertanian menerima laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pegawai dalam aktivitas judi online. Laporan tersebut kemudian diperiksa untuk memastikan informasi yang diterima memiliki dasar.
Kementan menyatakan data yang diperoleh telah melalui proses penelusuran dan verifikasi. Sesudah proses tersebut, 13 pejabat dianggap melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan pencopotan dijatuhkan.
Langkah verifikasi menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan kepegawaian. Sanksi terhadap aparatur pemerintah tidak semestinya diberikan hanya berdasarkan kabar yang belum diperiksa. Penelusuran diperlukan untuk memastikan keputusan memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Amran juga menjelaskan bahwa data terkait keterlibatan para pejabat sudah cukup lengkap. Karena itulah Kementan mengambil tindakan setelah pemeriksaan selesai.
Keputusan tersebut tidak hanya diarahkan kepada satu pejabat. Seluruh 13 orang yang masuk dalam hasil pemeriksaan memperoleh tindakan berupa pencopotan permanen dari posisi mereka.
Menurut penulis, ketegasan terhadap pejabat perlu selalu berjalan bersama proses pemeriksaan yang jelas karena keputusan menyangkut jabatan publik harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan internal juga memberi ruang bagi kementerian untuk mengetahui tingkat keterlibatan setiap pegawai sebelum menentukan tindakan berikutnya.
Ada Pejabat dengan Deposit Judi Online Mendekati Rp200 Juta
Salah satu temuan yang paling menyita perhatian berkaitan dengan besarnya uang yang digunakan dalam aktivitas judi online. Amran mengungkap terdapat pejabat dengan nilai deposit yang mendekati Rp200 juta.
Dalam keterangannya kepada media, Amran menyebut nilai deposit salah seorang pejabat berada pada kisaran Rp100 juta sampai Rp200 juta. ANTARA juga melaporkan bahwa hasil penelusuran menemukan nilai setoran yang mendekati Rp200 juta.
Jumlah tersebut memperkuat perhatian Kementan terhadap aktivitas judi online di kalangan pegawainya. Persoalan ini tidak lagi dipandang sebagai aktivitas pribadi yang tidak berkaitan dengan kedudukan aparatur.
ASN mempunyai tanggung jawab menjaga perilaku serta kedisiplinan karena mereka bekerja sebagai bagian dari institusi negara. Aktivitas yang melanggar hukum atau aturan kedisiplinan dapat memengaruhi penilaian terhadap seorang pegawai.
Nilai deposit yang besar juga menunjukkan mengapa laporan mengenai judi online tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil. Pengeluaran ratusan juta rupiah untuk perjudian dapat menimbulkan persoalan keuangan pribadi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kedisiplinan pegawai.
Kementan tidak mengumumkan identitas pejabat yang mempunyai nilai deposit paling besar tersebut.
Amran Sebut Sebagian Pegawai Sebelumnya Sudah Mendapat Peringatan
Tindakan tegas yang diumumkan Amran tidak menjadi langkah pertama dalam menangani pelanggaran serupa. Kementerian Pertanian sebelumnya disebut telah melakukan pembinaan dan memberikan peringatan ketika menemukan persoalan dengan skala yang lebih kecil.
Menurut Amran, pendekatan berupa peringatan telah dicoba. Namun pelanggaran kembali terjadi sehingga ia memilih mengambil langkah lebih keras.
Keterangan resmi Kementan menyebut pembinaan sebelumnya diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Ketika perilaku tersebut kembali berulang, pencopotan dipilih sebagai tindakan lanjutan.
Amran ingin memberikan pesan bahwa pembinaan bukan berarti pelanggaran dapat dilakukan berulang kali tanpa konsekuensi.
Seorang ASN memiliki kewajiban untuk menjaga disiplin serta menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Ketika peringatan telah diberikan tetapi perilaku yang sama tetap muncul, pimpinan mempunyai kewenangan mengambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian.
Pendekatan tersebut juga ditujukan kepada pegawai Kementan lainnya. Kasus 13 pejabat menjadi peringatan bahwa aktivitas judi online dapat berujung pada hilangnya jabatan.
Dicopot dari Jabatan Tidak Sama dengan Langsung Diberhentikan sebagai ASN
Penggunaan istilah pecat dalam sejumlah pembicaraan mengenai kasus ini perlu dipahami secara tepat. Pernyataan resmi Kementan pada 31 Agustus 2026 menyebut 13 pejabat tersebut dicopot permanen dari jabatan dan diganti.
Amran kemudian memberikan peringatan lebih keras untuk pelanggaran berikutnya. Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah pemberhentian apabila pegawai kembali melakukan perbuatan serupa.
Dengan demikian, pencopotan jabatan dan pemberhentian sebagai ASN merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Pencopotan berarti seseorang tidak lagi menduduki posisi tertentu yang sebelumnya dipercayakan kepadanya. Sementara pemberhentian berkaitan dengan status seseorang sebagai pegawai pemerintah dan memiliki mekanisme kepegawaian tersendiri.
Penjelasan ini penting agar informasi mengenai tindakan Kementan tidak berkembang menjadi pernyataan yang berbeda dari keputusan resmi.
Dalam kasus 13 pejabat tersebut, langkah yang telah dipastikan adalah pencopotan permanen dari jabatan. Pernyataan mengenai pemberhentian muncul sebagai peringatan apabila pelanggaran kembali terjadi.
Kasus Judi Online Tidak Berkaitan dengan Dugaan Korupsi
Amran juga membedakan kasus 13 pejabat tersebut dari persoalan tindak pidana korupsi. Menurut keterangannya, tindakan yang diumumkan kali ini murni berkaitan dengan keterlibatan dalam judi online dan pelanggaran disiplin.
Penegasan tersebut diperlukan karena Kementan sebelumnya juga melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran internal.
ANTARA melaporkan Amran menyatakan pencopotan kali ini tidak berhubungan dengan perkara dugaan korupsi. Dasar tindakan terhadap 13 pejabat adalah aktivitas perjudian daring yang ditemukan melalui penelusuran.
Pemisahan jenis pelanggaran juga menentukan proses penanganannya. Dugaan korupsi dapat melibatkan aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana, sedangkan persoalan disiplin ASN mempunyai mekanisme administrasi kepegawaian.
Namun apabila suatu pelanggaran disiplin juga mengandung unsur pidana, proses kedisiplinan tidak otomatis menghilangkan kemungkinan penanganan melalui jalur hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar utama disiplin PNS. Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa aturan tersebut menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan mengatur kewajiban, larangan, pemeriksaan, serta jenis hukuman disiplin bagi PNS.
ASN yang Terlibat Judi Online Bisa Mendapat Hukuman Disiplin
Penindakan terhadap judi online di kalangan aparatur pemerintah sebenarnya tidak hanya menjadi kebijakan internal Kementerian Pertanian.
Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 mengenai Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menangani keterlibatan ASN pada perjudian daring.
Dalam surat tersebut, pejabat pembina kepegawaian dan atasan langsung diminta melakukan pengawasan terhadap pegawai untuk menemukan indikasi aktivitas perjudian daring.
Apabila ditemukan indikasi, pegawai dapat menerima teguran maupun peringatan. Tingkat hukuman kemudian dapat berkembang sesuai beratnya pelanggaran.
Kementerian PANRB menjelaskan pegawai ASN yang aktivitas perjudian daringnya berpengaruh buruk terhadap unit kerja atau instansi dapat dikenai hukuman disiplin ringan sampai sedang. Apabila pelanggaran menimbulkan akibat buruk bagi negara atau pemerintah, hukuman disiplin berat dapat dijatuhkan.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa judi online diperlakukan sebagai persoalan serius di lingkungan aparatur pemerintah.
Bahkan ASN yang masih berstatus tersangka dalam perkara pidana perjudian daring tetap dapat menjalani pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai aturan yang berlaku.
Amran Menilai Pejabat Publik Harus Memberikan Contoh yang Baik
Selain berbicara mengenai aspek kedisiplinan, Amran menyoroti posisi ASN sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, pegawai pemerintah tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan administratif. Mereka juga membawa tanggung jawab untuk menjaga perilaku karena kedudukannya sebagai aparatur negara.
Amran menyebut ASN tidak semestinya memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Ia juga memandang pembinaan sebagai bagian dari kewajibannya sebagai pimpinan.
Kementan menyampaikan tindakan keras tersebut bukan semata ditujukan sebagai hukuman. Amran mengatakan dirinya mempunyai kewajiban membina bawahannya agar menjadi pegawai yang lebih baik dan mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab.
Menurut penulis, jabatan publik membawa standar perilaku lebih tinggi karena keputusan dan tindakan seorang pejabat tidak hanya dinilai sebagai urusan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan terhadap institusi tempatnya bekerja.
Kedisiplinan menjadi semakin penting bagi pejabat yang mempunyai kewenangan memimpin unit atau mengelola pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pengganti 13 Pejabat Diminta Segera Disiapkan
Pencopotan 13 pejabat tentu meninggalkan posisi yang harus segera diisi. Karena itu, Amran meminta Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian menyiapkan pejabat pengganti.
Instruksi tersebut diberikan agar kegiatan kementerian tidak terhambat setelah pencopotan dilakukan. Pelayanan kepada masyarakat dan pekerjaan pada unit terkait harus tetap berlangsung tanpa harus menunggu lama.
Amran juga memastikan perubahan pejabat tidak akan mengganggu operasional Kementerian Pertanian. Dalam keterangannya kepada ANTARA, ia menyebut Kementan memiliki sekitar 52 ribu pegawai sehingga posisi yang kosong dapat segera diisi oleh personel lain.
Proses penggantian menjadi bagian penting karena tindakan disiplin terhadap seorang pejabat tidak boleh membuat pelayanan kementerian berhenti.
Kementan mempunyai cakupan pekerjaan yang luas, mulai dari produksi pertanian, peternakan, kesehatan hewan, perkebunan, penyuluhan, ketahanan pangan, hingga berbagai pelayanan kepada petani dan pelaku usaha.
Karena itu, posisi yang ditinggalkan pejabat harus segera memiliki penanggung jawab baru.
Kementan Perketat Pesan Disiplin kepada Seluruh Jajaran
Kasus 13 pejabat tersebut sekaligus menjadi pesan internal kepada puluhan ribu pegawai Kementerian Pertanian. Amran menegaskan peringatan telah diberikan dan pelanggaran berulang tidak akan terus ditoleransi.
Pencopotan permanen menunjukkan bahwa jabatan bukan hak yang melekat tanpa syarat. Pejabat tetap dituntut menjaga disiplin serta memenuhi standar perilaku sebagai aparatur pemerintah.
Kementan menyatakan pembinaan terhadap pegawai akan tetap dilakukan. Namun pembinaan akan berjalan bersama tindakan tegas ketika ditemukan pelanggaran yang terus diulang.
Sikap tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan perjudian daring sebagai persoalan yang harus ditangani pada lingkungan instansi negara.
Kementerian PANRB sebelumnya telah meminta instansi pusat dan daerah melakukan kegiatan edukasi kepada ASN serta pegawai non ASN mengenai risiko perjudian daring. Pimpinan instansi juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Peristiwa di Kementerian Pertanian memperlihatkan bahwa pengawasan tersebut dapat berujung pada tindakan nyata terhadap pejabat yang terbukti melanggar.
Bagi jajaran Kementan, pesan yang diberikan Amran cukup jelas. Pembinaan tetap tersedia bagi pegawai, tetapi jabatan dapat dicabut secara permanen ketika disiplin tidak dijaga. Bahkan Amran telah membuka kemungkinan tindakan yang lebih berat apabila pelanggaran serupa kembali dilakukan setelah peringatan dan pencopotan sebelumnya.
