Berita  

Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Penyidikan Dugaan Makar Prabowo Berlanjut

Rumah Eko Hadi

Penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki perkembangan baru. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut pernah digunakan oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Irjen Eko Hadi Santoso.

Penggeledahan berlangsung pada Selasa malam, 17 November 2026. Selain memeriksa rumah tersebut, penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendalami dugaan keterkaitan lokasi itu dengan perkara yang sedang ditangani.

Informasi penggeledahan disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, pada Rabu, 18 November 2026. Menurut keterangannya, rumah di Cipete tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.

Perkembangan ini menjadi perhatian karena penyidikan dugaan makar muncul dalam rangkaian perkara yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Bareskrim Geledah Rumah Eko Hadi di Cipete

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Dittipidum Bareskrim Polri pada Selasa malam. Lokasi yang diperiksa berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas Eko Hadi.

Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan tersebut kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa penyidik melakukan penggeledahan sekaligus olah TKP di rumah yang diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.

Namun, Bareskrim belum menyampaikan secara terbuka hasil pemeriksaan lokasi tersebut. Informasi mengenai barang bukti yang ditemukan maupun benda yang diamankan penyidik juga belum dijelaskan secara terperinci.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. Keterangan lebih lengkap mengenai hasil penggeledahan dijanjikan akan disampaikan melalui konferensi pers.

Rumah Diduga Digunakan sebagai Posko

Keberadaan rumah di Cipete menjadi salah satu bagian yang sedang didalami penyidik. Lokasi tersebut disebut bukan sekadar tempat tinggal, melainkan diduga pernah digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.

Meski demikian, penggunaan istilah posko tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana makar. Penyidik tetap perlu menguji hubungan antara aktivitas di lokasi, orang-orang yang terlibat, serta bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.

Pemeriksaan tempat kejadian perkara dapat membantu penyidik memperoleh gambaran mengenai aktivitas yang pernah berlangsung di lokasi. Keterangan saksi, dokumen, perangkat elektronik, dan bukti lain dapat menjadi bagian dari proses pendalaman apabila ditemukan relevansinya dengan perkara.

Sampai Rabu, 18 November 2026, belum ada penjelasan resmi yang merinci hasil penggeledahan rumah tersebut. Karena itu, dugaan mengenai fungsi lokasi dan keterlibatan pihak tertentu masih harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penyidikan.

Dugaan Makar terhadap Prabowo Telah Masuk Tahap Penyidikan

Penggeledahan rumah Eko Hadi berkaitan dengan pengembangan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara, khususnya dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir sebelumnya menyampaikan bahwa perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penanganannya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri dan dipimpin oleh Kabareskrim Polri.

Tim tersebut bertugas mengembangkan berbagai dugaan tindak pidana yang muncul dari rangkaian perkara sebelumnya. Proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya.

Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan menunjukkan bahwa polisi sedang mendalami dugaan tindak pidana tersebut secara lebih lanjut. Namun, tahap penyidikan tidak otomatis berarti semua pihak yang disebut dalam pemberitaan telah terbukti melakukan makar.

Dugaan Makar Berkaitan dengan Perkara Penyadapan Ilegal

Perkara yang sedang dikembangkan memiliki hubungan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin atau illegal access, serta dugaan penghilangan barang bukti elektronik.

Dalam pemberitaan sebelumnya, penyidikan dugaan penyadapan mencakup aktivitas yang disebut menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lain. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya pelanggaran hukum terkait akses terhadap perangkat dan informasi elektronik.

Dugaan tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya pengembangan perkara ke dugaan tindak pidana makar. Namun, kedua jenis dugaan tindak pidana itu memiliki unsur hukum yang perlu dibuktikan secara tersendiri.

Penyidik perlu menjelaskan hubungan antara dugaan penyadapan, penggunaan perangkat elektronik, dan dugaan tindakan terhadap keamanan negara. Pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan hubungan jabatan atau keberadaan seseorang di lokasi tertentu.

Irjen Eko Hadi Santoso Telah Dijatuhi Sanksi PTDH

Perkembangan penggeledahan rumah berlangsung setelah Eko Hadi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026.

Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Eko Hadi sebagai anggota Polri. Putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik kepolisian terkait perkara yang sedang berkembang.

Sanksi PTDH merupakan keputusan dalam ranah etik dan administrasi keanggotaan kepolisian. Keputusan tersebut perlu dibedakan dari proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.

Dengan demikian, terdapat dua jalur penanganan yang berjalan dalam perkara ini. Sidang etik memeriksa dugaan pelanggaran terhadap aturan profesi dan kelembagaan, sedangkan penyidikan pidana bertujuan mengungkap apakah terdapat tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Proses Etik dan Pidana Memiliki Mekanisme Berbeda

Putusan etik terhadap seorang anggota Polri tidak secara otomatis menggantikan proses peradilan pidana. Penyidik tetap harus mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menguji dugaan perbuatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemisahan proses tersebut penting agar informasi mengenai sanksi keanggotaan tidak disalahartikan sebagai putusan bersalah dalam perkara makar. Status seseorang dalam proses pidana harus merujuk pada keterangan resmi penyidik dan perkembangan hukum yang dapat diverifikasi.

Dalam kasus Eko Hadi, penggeledahan rumah menjadi salah satu tindakan penyidikan yang dilakukan setelah keputusan sidang etik. Hasil pemeriksaan lokasi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari kepolisian.

Empat Perwira Tinggi Terseret Perkara Penyadapan

Sebelum pengembangan dugaan makar, perhatian publik telah tertuju pada perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

Sejumlah pemberitaan menyebut empat nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempat nama tersebut dikaitkan dengan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain. Meski demikian, status hukum dalam perkara penyadapan harus dibedakan dari status dalam perkara dugaan makar.

Perbedaan tersebut menjadi penting karena pengembangan penyidikan dapat melibatkan dugaan tindak pidana yang berbeda. Seseorang yang berstatus tersangka dalam satu perkara tidak otomatis memiliki status yang sama dalam perkara lainnya.

Polisi Masih Mendalami Dugaan Tindak Pidana Makar

Dalam perkembangan yang diberitakan pada 18 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan dugaan makar masih berada dalam tahap pendalaman. Penyidik perlu memastikan apakah bukti yang diperoleh memenuhi unsur tindak pidana sebelum menetapkan status hukum seseorang.

Karena itu, nama-nama yang muncul dalam perkara penyadapan tidak boleh langsung dianggap sebagai tersangka makar. Kedua perkara harus dilihat berdasarkan perkembangan penyidikan masing-masing.

Kepolisian juga masih perlu memberikan penjelasan mengenai konstruksi perkara, bukti yang telah dikumpulkan, dan hubungan antara dugaan penyadapan dengan dugaan makar.

Apa yang Dicari Penyidik dalam Penggeledahan?

Penggeledahan rumah yang diduga digunakan sebagai posko dapat menjadi bagian dari upaya penyidik mencari dan mengamankan bukti yang relevan. Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan dan aktivitas elektronik, perangkat digital dapat menjadi salah satu objek pemeriksaan.

Namun, belum ada keterangan resmi yang memastikan jenis barang apa saja yang ditemukan atau dibawa dari rumah di Cipete. Informasi mengenai komputer, telepon seluler, dokumen, maupun media penyimpanan elektronik tidak boleh dianggap sebagai temuan faktual sebelum dikonfirmasi kepolisian.

Secara umum, penyidik dapat memeriksa sejumlah aspek berikut:

  1. Dokumen dan catatan aktivitas: untuk mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan lokasi dan pihak-pihak yang terlibat.
  2. Perangkat elektronik: untuk menelusuri informasi digital apabila terdapat dugaan keterkaitan dengan tindak pidana.
  3. Keterangan saksi: untuk mencocokkan informasi mengenai penggunaan rumah dan aktivitas yang berlangsung.
  4. Hubungan antarperistiwa: untuk menguji apakah aktivitas di lokasi memiliki kaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Setiap barang yang ditemukan tetap harus diperiksa dan dinilai relevansinya. Keberadaan sebuah perangkat atau dokumen di suatu tempat tidak otomatis membuktikan keterlibatan pemilik atau pengguna lokasi dalam tindak pidana.

Publik Menunggu Penjelasan Resmi Bareskrim

Penggeledahan rumah Eko Hadi menambah perkembangan dalam rangkaian perkara yang menyita perhatian publik. Kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyadapan ilegal dan pengembangan penyidikan terhadap keamanan negara.

Sampai Rabu, 18 November 2026, Bareskrim belum mengumumkan secara terperinci hasil penggeledahan di Cipete. Keterangan mengenai barang bukti, hasil olah TKP, serta hubungan lokasi tersebut dengan dugaan makar masih ditunggu.

Penjelasan resmi berikutnya akan penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah penyidikan. Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai perbedaan status hukum para pihak dalam perkara penyadapan dan dugaan makar.

Perkembangan kasus ini masih harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Setiap dugaan perlu dibuktikan melalui alat bukti yang sah, sementara pihak-pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Penggeledahan rumah Irjen Eko Hadi menjadi salah satu langkah penyidik dalam mendalami perkara tersebut. Namun, jawaban mengenai apa yang ditemukan di Cipete dan bagaimana kaitannya dengan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo masih menunggu pengumuman resmi dari Bareskrim Polri.

Kapolri Tegaskan Belum Ada Tersangka dalam Dugaan Makar

Salah satu perkembangan penting dalam perkara ini adalah penegasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai status hukum pihak-pihak yang sedang diperiksa. Meski penyidikan dugaan makar telah berjalan, polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Pernyataan ini penting untuk membedakan antara kasus dugaan penyadapan ilegal dan penyidikan dugaan makar. Sejumlah nama yang sebelumnya diberitakan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan belum otomatis memiliki status hukum yang sama dalam perkara makar.

Dengan kata lain, penyidik masih harus membuktikan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara. Pemeriksaan saksi, analisis perangkat elektronik, serta penelusuran hubungan antarperistiwa menjadi bagian dari proses tersebut.

Penyidikan Masih Berfokus pada Pengumpulan Bukti

Dalam tahap penyidikan, polisi memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Setiap tindakan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara pidana.

Penggeledahan rumah di Cipete menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mendalami dugaan tersebut. Namun, hasil penggeledahan belum diumumkan secara lengkap sehingga belum dapat dipastikan apa saja temuan yang dianggap relevan oleh penyidik.

Publik juga masih menunggu penjelasan mengenai konstruksi perkara. Informasi tersebut diperlukan untuk memahami dugaan perbuatan yang sedang diselidiki dan bagaimana kaitannya dengan pihak-pihak yang telah diperiksa.

Perbedaan Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar

Perkara penyadapan ilegal dan dugaan makar menjadi dua isu hukum yang saling berkaitan dalam pengembangan penyidikan, tetapi keduanya tidak dapat disamakan.

Kasus penyadapan berkaitan dengan dugaan tindakan mengakses atau memperoleh informasi elektronik tanpa hak. Sementara itu, dugaan makar menyangkut dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara yang memiliki unsur hukum tersendiri.

Pemisahan tersebut penting karena pembuktian dalam masing-masing perkara membutuhkan pendekatan berbeda. Bukti mengenai akses terhadap perangkat elektronik, misalnya, belum tentu dengan sendirinya membuktikan adanya tindakan makar.

Mengapa Penyidik Mengembangkan Perkara?

Pengembangan perkara dapat dilakukan ketika penyidik menemukan informasi atau indikasi yang dinilai perlu didalami lebih lanjut. Informasi tersebut kemudian diuji melalui pemeriksaan saksi, dokumen, barang bukti, dan keterangan pihak terkait.

Dalam kasus ini, polisi menyebut dugaan makar telah masuk tahap penyidikan. Namun, rincian mengenai hubungan antara dugaan penyadapan, aktivitas di rumah Cipete, dan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara belum dipaparkan secara menyeluruh.

Karena itu, kesimpulan mengenai motif maupun peran masing-masing pihak belum dapat ditarik hanya dari kegiatan penggeledahan. Penetapan status hukum harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan prosedur yang berlaku.

Nasib Eko Hadi Setelah Dijatuhi Sanksi PTDH

Di tengah perkembangan penyidikan, Eko Hadi juga menghadapi konsekuensi dalam proses penegakan kode etik Polri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 17 November 2026 menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dirinya.

Putusan tersebut membuat Eko Hadi menghadapi persoalan hukum dan kelembagaan secara bersamaan. Namun, sanksi pemecatan sebagai anggota Polri tidak serta-merta menentukan hasil penyidikan dugaan makar.

Proses pidana tetap harus berjalan melalui tahapan pemeriksaan dan pembuktian. Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup, langkah hukum selanjutnya akan ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sanksi Etik Tidak Sama dengan Putusan Pengadilan

Dalam sistem hukum Indonesia, sidang etik dan proses peradilan pidana mempunyai tujuan serta mekanisme berbeda. Sidang etik menilai kepatuhan anggota terhadap aturan profesi dan disiplin institusi.

Sementara itu, proses pidana bertujuan menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang diajukan melalui mekanisme hukum. Putusan PTDH bukan pengganti putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Pembedaan ini perlu diperhatikan ketika mengikuti perkembangan kasus Eko Hadi. Informasi mengenai keputusan etik harus dibaca sesuai konteksnya dan tidak dijadikan dasar untuk menyimpulkan kesalahan pidana dalam perkara lain.

Empat Perwira dalam Kasus Penyadapan Menjadi Sorotan

Perkara penyadapan ilegal sebelumnya menarik perhatian karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi muncul dalam pemberitaan mengenai penanganan perkara tersebut.

CNN Indonesia dan sejumlah media melaporkan bahwa keempat nama itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Namun, status tersebut harus dibedakan dari penyidikan dugaan makar yang sedang dikembangkan Bareskrim.

Perbedaan status perkara menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh kepolisian. Tanpa penjelasan mengenai konstruksi hukum dan bukti yang digunakan, publik berisiko mencampuradukkan dua proses penyidikan yang berbeda.

Selain itu, setiap pihak yang diperiksa memiliki hak untuk memberikan keterangan dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apa yang Perlu Ditunggu dari Konferensi Pers Bareskrim?

Bareskrim telah menyatakan bahwa perkembangan penanganan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara akan disampaikan melalui konferensi pers lengkap. Penjelasan tersebut dinantikan karena masih terdapat sejumlah pertanyaan mengenai penggeledahan rumah di Cipete.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperjelas oleh penyidik.

  1. Hasil penggeledahan: apakah terdapat barang atau dokumen yang diamankan dari rumah yang disebut sebagai posko.
  2. Fungsi lokasi: bagaimana penyidik memastikan rumah tersebut digunakan sebagai posko dan aktivitas apa yang didalami.
  3. Konstruksi perkara: apa hubungan dugaan aktivitas di lokasi dengan penyidikan dugaan makar.
  4. Status pihak terkait: siapa saja yang telah diperiksa dan apakah ada pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
  5. Perkembangan bukti elektronik: apakah perangkat yang diperiksa memiliki hubungan dengan perkara penyadapan maupun dugaan tindak pidana lainnya.

Penjelasan mengenai lima hal tersebut akan membantu publik memahami arah penyidikan secara lebih utuh. Informasi yang disampaikan juga perlu membedakan antara fakta yang telah dikonfirmasi, dugaan penyidik, dan hal-hal yang masih dalam pemeriksaan.

Perkembangan Kasus Masih Menunggu Hasil Penyidikan

Penggeledahan rumah yang disebut sebagai posko Eko Hadi di Cipete menjadi bagian dari rangkaian tindakan Bareskrim dalam mengembangkan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sejauh informasi yang disampaikan pada 18 November 2026, penyidik telah melakukan penggeledahan dan olah TKP. Namun, hasil pemeriksaan lokasi serta barang bukti yang mungkin diamankan belum dipaparkan secara terperinci.

Di sisi lain, perkara dugaan makar telah masuk tahap penyidikan, tetapi Kapolri menyatakan belum ada tersangka dalam perkara tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum mencapai tahap penentuan pihak yang bertanggung jawab.

Masyarakat kini menunggu keterangan resmi Bareskrim mengenai hasil penggeledahan, hubungan antara perkara penyadapan dan dugaan makar, serta perkembangan status hukum pihak-pihak yang diperiksa. Seluruh dugaan tetap harus diuji melalui bukti yang sah agar penanganan perkara berlangsung secara transparan dan sesuai hukum.

Exit mobile version